(Luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota) ÷ (Luas kawasan pemukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota) × 100%”. (Dinas PUPR)

akumulasi dari luas kawasan permukiman rawan bencana banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir.

jumlah keseluruhan luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota.

Mengukur panjang garis pantai (meter) sepanjang kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, dan akresi di dalam Wilayah Sungai (WS) kewenangan kabupaten/kota.

Suatu nilai persentase yang menunjukkan seberapa besar bagian dari total daerah irigasi (DI) yang berada di bawah kewenangan kabupaten/kota yang telah dilayani oleh jaringan irigasi (dalam berbagai status: dibangun, direhabilitasi, dioperasikan, dipelihara).

Persentase luas sawah beririgasi terhadap luas lahan sawah.

“kondisi baik” ditetapkan ketika tingkat kerusakan < 10% dari kondisi awal bangunan/saluran.

Rasio antara panjang saluran irigasi sekunder yang berada dalam kondisi baik dan panjang total saluran irigasi sekunder, dikalikan 100%.

Rasio antara panjang saluran irigasi tersier yang berada dalam kondisi baik dan total panjang saluran irigasi tersier, dikalikan 100%.

Drainase yang mampu mengalirkan air secara optimal tanpa hambatan signifikan.