Jumlah Institusi Masyarakat Pedesaan

Adalah data yang menunjukkan banyaknya perusahaan yang melaporkan kondisi ketenagakerjaannya kepada pemerintah sesuai ketentuan Wajib Lapor Ketenagakerjaan, yang dikelompokkan berdasarkan besaran modal usaha. Indikator ini menggambarkan kepatuhan perusahaan serta struktur usaha di suatu wilayah.

Menurut Undang-undang No.9 Tahun 1995 tentang usaha Kecil, perusahaan dibagi menjadi dua kelompok: 1. Perusahaan Kecil. Perusahaan kecil merupakan badan hukum yang didirikan di Indonesia yang: (1) memiliki sejumlah kekayaan (total aset) tidak lebih dari Rp 20 miliar; (2) bukan merupakan afiliasi dan dikendalikan oleh suatu perusahaan yang bukan perusahaan menengah/kecil; (3) bukan merupakan reksadana. 2.Perusahaan Menengah/Besar. Perusahaan menengah/besar merupakan kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan usaha. Usaha ini meliputi usaha nasional (milik negara atau swasta) dan usaha asing yang melakukan kegiatan di Indonesia.

adalah lembaga yang menyediakan program, fasilitas, dan pendampingan untuk meningkatkan ketahanan, kesejahteraan, dan fungsi keluarga melalui edukasi, konseling, serta pemberdayaan sesuai standar layanan pemerintah.

Perusahaan yang mendaftarkan kepersertaan jaminan sosial tenaga kerja

Pekerja yang didaftarkan kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan oleh perusahaan

adalah lembaga yang menyediakan layanan, program, dan fasilitas untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar anak, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan partisipasi, sesuai standar perlindungan anak nasional.

Warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia yang terdaftar dalam sistem online pelayanan penggunaan TKA (tenaga kerja asing) dan telah mendapatkan izin serta terdaftar dalam rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA)

jumlah sub kegiatan anggaran belanja langsung pemerintah daerah (belanja pegawai, barang/jasa, modal) yang dirancang dan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan berbeda laki-laki dan perempuan, dengan tujuan mencapai kesetaraan dan keadilan gender, bukan hanya untuk kebutuhan praktis tetapi juga strategis, yang diukur dari total belanja langsung APBD.

Ukuran yang menunjukkan proporsi pekerja yang telah memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai standar yang ditetapkan lembaga sertifikasi, dibandingkan dengan total tenaga kerja. Indikator ini mencerminkan kualitas dan profesionalisme tenaga kerja di suatu wilayah.